Saudara-saudara,
Akhirnya sore/malam ini (4/2/2017) Mendagri Tjahjo Kumolo dalam akun twitternya dan dimention ulang oleh akun Kemendagri memberikan respon atas beredarnya foto temuan adanya E-KTP yang secara fisik terdapat tiga nama berbeda dengan satu foto wajah yang sama.
Dari tweet beliau, jelas tersirat beliau mengakui ada dan terjadinya PENGGANDAAN E-KTP ini. KTP ini secara fisik sama dengan KTP asli, data kependudukan asli namun ada pengubahan foto dan TIDAK dicetak oleh DUKCAPILKDN. Mungkin dicetak dengan alat pembuat ID card yang banyak dijual dipasarann. Jadi statusnya adalah KTP palsu.
Modus dari penggandaan KTP ini ternyata sudah sering terjadi, khususnya saat masa menjelang pilkada serentak untuk mengejar syarat pendaftaran calon perseorangan/independen. Mendadak saya jadi ingat ketika salah satu media TV melakukan cek data dengan wakil dari calon yang sempat independen dan ternyata saat sampai dirumah pemberi dukungan tidak benar.
Pihak Kemendagri juga meminta masyarakat tenang dan melakukan cek data langsung saat pencoblosan karena Dukcapil tetap buka.
Namun begitu, tolong semua tetap waspada dan hati-hati. Dari modus penggandaaan KTP ini, biasanya sudah dipersiapkan modus-modus selanjutnya oleh tangan-tangan jahat .
Contoh pola modusnya begini:
KECURANGAN PERTAMA, setiap TPS it mendapat 2% tambahan surat suara. Ini bisa dipai untuk DPT_tb (pemilih tambahan) hanya dengan menggunakan KTP/KK. Misalkan warga sekitar yang tidak terdaftar di DPT, warga sekitar ini tidak perlu mengisi A1 dan lapor kelurahan.
Nah masalahnya adalah pada NON WARGA. Menurut peraturan KPU, waktu pencoblosan untuk DPT_tb itu setelah jam 12 dan ditutup pada jam 1.30 WIB.
ARTINYA, mereka masih ada waktu untuk ke kelurahan untuk membuat dikeluarkannya A1 atau undangan pencoblosan. Sehingga, sangat memungkinkan untuk melakukan lebih dari satu pencoblosan. Pagi mereka mencoblos di TPS masing-masing, setelah itu mereka ke TPS lainnya. Nah bagaimana jika terdapat oknum KPPS Kelurahan yang bisa diajak kerjasama? BUBAR…!
Sekedar tambahan, A1 itu format kertasnya tanpa hologram dan boleh di fotocopy. Mudah sekali memalsukan dengan seenaknya saja.
Soal tinta coblosan, haduh… pakai saja cairan pemutih (bayclean). Langsung hilang. Silahkan test dan coba sendiri.
Hitungan realisasi kecurangannya pun akan membesar. Coba kita hitung, jika seandainya rata-rata TPS terdapat 300 pemilih, maka 300 X 2% = 6 kertas suara. Tinggal di kalikan berapa TPS daaan yang paling berbahaya adalah potensi munculnya 10-20 kertas susulan melebihi jatah kertas suara yang 2% ini.
Dari mana datangnya kelebihan itu?
Ya karena kertas GOLPUT!
Aturan 2% x jumlah DPT adalah aturan karet yang realitanya seringkali disalah gunakan. Karena pada akhirnya kertas suara para golputer inilah yang dipakai untuk penambahan suara hantu. Suara CURANG…!
Sebanarnya, kalau kita jeli, kecurangan ini mudah terjadi disetiap TPS dan merupakan kecurangan paling medasar. Tidak heran, KPU sempat mengeluarkan instruksi boleh buka kaleng saat Pilpres 2014 sebelumnya.
KECURANGAN KEDUA lainnya yang juga perlu diwaspadai dan diawasi ketat adalah data DB1 atau data kecamatan. Modus main curangnya adalah merubah data kecamatan tersebut maupun dengan mengubah langsung kaleng beserta isinya.
Kenapa ini bisa terjadi?
Karena yang dibuka hanyalah rekapannya saja! Tidak mungkin lagi membuka kertas C1 dari setiap TPS.
KECURANGAN KETIGA, potensi jual beli suara saat Pileg yang polanya bisa diaplikasikan saat Pilkada DKI besok. Dari info dilapangan, ada oknum-oknum yang menyatakan mampu untuk melakukan transaksi jual beli suara ini.
Jadi si oknum ini bisa colong suara caleg lain dalam satu partai untuk caleg lainnya. Karena di tingkat kelurahan ke kecamatan dan dari kecamatan ke kota itu hanyalah selembar kertas yang jalan. Paling parah, kadangkala kejadian ini kadangkala atas restu dari orang partai sendiri.
Biasanya ini terjadi pada caleg yang tidak kuat modal buat saksi dan kawal suara.
KECURANGAN KE EMPAT bisa dilakukan via data digital. Otak atik data server KPU/KPUD. Saudara-saudara tentu ingat saat pilpres 2014 kemarin. Pada hari H pencoblosan, dari subuh hingga sore server KPU mendadak tidak bisa diakses. Lalu sekutar jam 2 sudah ada konferensi pers kemenangan Jokowi dan menginstruksikan turun kejalan.
Cukup bermodalkan polling RRI yang diakunya sebagai quick count yang ternyata cara kerjanya jauh dari kaidah statistik surveyors.
Lalu darimana dasar KLAIM tersebut? Bayangkan, dengan kondisi server KPU yang baru bisa diakses saat malam hari, angka tabulasi terus zigzag berubah secara gila-gilaan. Pantauan tim saya, ada selisih jutaan dari jumlah pemilih waktu itu.
Ya, saya mengerti. Untuk level pilgub daerah, khususnya DKI jakarta akan sulit dilakukan karena area wilayah yang kecil. Kebetulan juga tidak ada pemilihan versi nitip suara atau noken ala Papua di DKI ini.
Namun begitu, selaku simpatisan ANIES SANDI kita harus selalu waspada dan melakukan kontrol secara mendetail. Pilgub DKI 2017 bukan tidak mungkin akan dilakukan modus dengan pola-pola serupa karena kekuatan besar yang memaksakan kehendak agar si Anu menang dan reklamasi dilanjutkan.
Sikap yang harus dan wajib dilakukan oleh relawan Anies – Sandi adalah sebagai berikut:
- Awasi dengan ketat tiap TPS, khususnya DPT dan DPT-tb beserta form A1 nya
- Jangan GOLPUT dan rangkul golputer untuk menggunakan hal pilihnya daripada dipakai pemilih hantu. Seandainya tetap ada ada yang golput. Pastikan kertas suara tersebut rusak atau tidak bisa dipakai.
- Pendokumentasian semua data dan hasil perhitungan jangan hanya oleh saksi TPS, tapi oleh para relawan. Dokumentasi digital sekarang mudah dilakukan dengan modal kamera ponsel/digital untuk pengamanan dalam pengolahan tabulasi dan mempersempit perubahan scanning C1 oleh tangan jahil yang sering disebut dengan “Sedot data”. Hal ini juga berlaku terhadap form DB1 dan DA1.
- Awasi IT KPUD DKI Jakarta
- Waspada hasil quick count abal-abal. Buat jejaring relawan antar TPS untuk swa-perhitungan cepat sendiri
Ingatlah saudara-saudara, Pilpres 2014 memberikan pelajaran berharga bahwa AMANAH tidak hanya perlu kita pinta melalui kampanye. Namun amanah perlu dijaga dan kawal bersama.
Masih ingat kasus pembegalan surat suara di Lombok pada saat pilpres hingga dibuka paksanya segel kaleng surat suara oleh oknum KPU? Mau terulang lagi?
Meski tidak ada sistem yang sempurna dan selalu saja ada celah. Namun pilgub DKI 2017 berbeda dengan pilkada lainnya. Kali ini adalah pertarungan antara umat dengan arogansi pemodal yang memaksakan kehendak untuk mematok laut menjadi hunian yang bukan untuk pemilik sah negeri ini.
Mari #RebutJakarta
Mari #SelamatkanIndonesia
Salam dari saudaramu di depan layar laptop,
Hazmi Srondol
***
TWEET @TJAHJO_KUMOLO
- Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu krn menggunakan data milik orang lain.
- Saat ada pencalonan dr pasangan calon perseorangan/independen ini sudah muncul. Tapi semuanya #palsu krn utk kejar jumlah dukungan.
- Di medsos beredar soal e-ktp palsu bhw 1 orang dgn foto sama dg identitas berbeda. Ini modus berulang. #Palsu
TWEET @KEMENDAGRI_RI
1. Malam,tweeps! Blkgn marak beredar foto warga yg memiliki hingga lebih dari 1 KTP-el. Terkait hal ini, berikut klarifikasi Kemendagri
2.Mendagri @tjahjo_kumolo : Ditjen @DukcapilKDN Kemendagri sdh mengecek seluruh NIK dan data yg tertera di KTP-el palsu tsb.
3.Hasilnya, data yg digunakan adalah data milik org lain, namun diganti dengan foto satu orang yg sama. @DukcapilKDN @tjahjo_kumolo
4.Mendagri @tjahjo_kumolo menegaskan bahwa KTP-el palsu tsb bukanlah produk @DukcapilKDN. Diduga pemalsuan ini terkait dgn Pilkada serentak.
5.Menurut Mendagri modus pemalsuan KTP ini berulang.Hal ini sdh muncul sjk pencalonan paslon perseorangan utk kejar jmlh dukungan
6.Masyarakat tdk perlu khawatir, saat pelaksanaan Pilkada petugas di TPS bisa melakukan kordinasi dgn dinas Dukcapil. @tjahjo_kumolo
7.Dgn demikian,data masy dpt lgsg dicek hanya dlm waktu 2 menit di dinas Dukcapil. Hal ini utk menghindari penggunaan KTP palsu saat Pilkada
8.Tgl 15 Februari saat Pilkada serentak, Dinas Dukcapil akan ttp buka utk melayani masy yg ingin cek NIK & meminta Surat Ket pengganti KTP
9.Bagi masy yg blm melakukan perekaman data, silahkan langsung ke Dinas Dukcapil setempat agar tdk kehilangan hak suara saat Pilkada nanti.
10.Demikian klarifikasi dr Kemendagri. Keep calm and have a good Saturday night, tweeps!
