Saya sering mendapat info dari beberapa kawan tentang beberapa rekan penulis yang menjadikan bahasan keberpihakan saya terhadap pak Prabowo Subianto dibanyak tulisan terakhir ini.
Katanya sangat melawan arus, nabrak rombongan penulis lain yang kebanyakan memilih tetangga sebagai bahan tulisannya. Bahkan ada yang menggambarkan saya sedang “membakar” personal branding saya di dunia menulis yang selama ini banyak ke humor.
Ya, saya tahu itu.
Namun, jauh sebelum saya bertemu dan berdiskusi sengit dengan pak Prabowo di Bukit Hambalang–saya sudah mempunyai beberapa kecemasan. Baik kecemasan kecil hingga besar yang sebenarnya sering saya ‘sindir’ dalam tulisan-tulisan humor saya.
Salah satu kecemasan adalah keanehan biaya pendidikan di kampus negeri yang dahulu sangat murah, anak tukang becak atau pegawai negeri golongan 1 atau 2 pun bisa menyekolahkan kesana. Saya masih ingat betul rekan-rekan seangkatan saya yang kuliah di UGM, waktu itu pernah pinjam uang untuk biaya kuliah yang ‘hanya’ 600 ribu per-semester.
Tapi kini? Terbalik, kampus swasta malah yang biayanya ‘lebih’ murah. Walau tetap saja sangat berat untuk kelas golongan ekonomi menengah kebawah. Kalau pun ada yang masih gratis, biasanya berupa kampus-kampus dibawah departeman yang jatah kursinya sangat sedikit dibanding besarnya rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.
Kampus pun kini seakan milik para kaum borjuis.
Sampai-sampai, kisah legenda mahasiswa indekos dengan ‘hutang’ di warung dan ke kampus memakai sandal serta sepeda othel seakan-akan sudah hilang. Berganti mahasiswa bermobil Honda Juzz dan sepatu bermerk Adindas dan Nuke. Makan di warteg berganti cafe dan nongkrong di warnet berganti nongkrong di salon bagi yang perempuannya. Miris.
Hal yang sempat membuat bertanya-tanya, apakah memang orang Indonesia hanya akan dibuat bodoh dan berpendidikan maksimal setara SMU?
Barulah ketika bertemu Prabowo, muka ini serasa tertampar saat beliau menyebut Neoliberal yang kini tanpa disadari atau diakui sudah menguasai sendi-sendi pokok negara tercinta kita.
Ya kalau sekedar sektor bisnis biasa–tapi ini, sektor pendidikan masuk dalam perjanjian GATS (General Agreement on Tarrifs and Services) oleh WTO. Ini berarti, campur tangan pemerintah terhadap pendidikan dicabut. Kampus harus mandiri, kampus negeri terpaksa berbisnis di pasar bebas dunia untuk menghidupi keberadaannya.
Ya, ‘liberalisasi pendidikan’ menjauhkan hak-hak orang miskin untuk masuk ke dalamnya.
Lalu, bagaimana fungsi pemerintah ketika liberalisasi alias campur tangan pemerintah menjadi terlarang, pemerintah hanya menjadi wasit dan menunggu pajak oleh sektor-sektor yang masuk dalam perjanjian GATS?
Sangat menyedihkan ternyata. Saya juga baru tahu, tak banyak rekan-rekan sendiri yang entah lupa atau memang tidak tahu jika negara kita ini sudah tanpa GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).
Dimana di UUD 1945 terdahulu, tepatnya pasal 3 berbunyi:
PASAL 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara
Lalu pada tanggal 9 November 2001 telah digubah (amandemen) menjadi:
PASAL 3 (amandemen) 1. Majelis permusyawaratan Rakyat berwenang mengbah dan menetapkan Undang-undang Dasar. 2. Majelis permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau Wakil Presiden. 3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-udang Dasar
Dari amandemen ini, berarti: siapapun Presiden RI, tidak bisa ‘dinilai’ atau diprotes pencapaian hasil kerjanya karena tidak ada tolak ukur (key performance indikator) yang harus dipertanggung jawabkan.
Sedangkan saya, anda atau saudara-saudara sekalian bukanlah Bung Karno yang pernah mengembalikan UUD 1945 kepada bentuk aslinya. Kita hanya bisa menilai Presiden masa depan lewat programnya yang menjadi “GBHN” ala dirinya.
Tak heran, saya selalu mengejar rancangan “GBHN” para capres. Walau sempat terluka hati saat mendengar statement ‘fici mici’ dan ‘takut dicontek’ saya berharap bisa membandingkan konteks dan substansi utama program mereka.
Ya, saya tahu akhirnya muncul juga dua program dan dua capres. Hanya bedanya–Prabowo sudah lama beredar, bahkan sejak tahun 2009 baik cetak maupun paparan pidato langsung seperti melalui youtube dan sebagainya. Dan satunya, mepet 45 harian dari sebelum pilpres.
contoh : https://www.youtube.com/watch?v=7QvPISUcEwI
Lha yang bertahun-tahun saja saya harus mengkaji berbulan-bulan untuk mengerti–bagaimana yang mepet? Itu pun malah yang beredar bukannya suguhan lain penjelasan programnya, eh, malah beradu tebal format yang disampaikan ke KPU.
Kalau cuman tebal, Prabowo di buku Membangun Kembali Indonesia Raya tabalnya 331 halaman. Malah menurutku, meringkaskan menjadi lebih tipis dan esensial agar mudah dipahami masyarakat itu malah tersulit.
Itupun dalam perjalanaannya, Prabowo menemukan pencerahan lain untuk membiayai program-programnya, tak terkecuali pendidikan tanpa perlu berhutang dimasa depan, bahkan melunasinya lewat strategi “Menutup Kebocoran Negara 1000 Trilyun”.
Hal yang membuat saya optimis, program dan agenda “GBHN” ala Prabowo adalah yang paling jelas dan bukan dadakan. Harus didorong dan dibantu disebar luaskan agar beliau mendapat mandat menjadi Presiden RI untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Setidaknya, dengan Presiden dengan konsep yang jelas dan kuat, kecemasan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita untuk mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali semakin besar.
Dan biarlah saya dianggap ‘membakar’ diri dengan tulisan tentang Prabowo baik visi, misi atau kehidupan sehari-harinya. Toh, saya yakin–ada saatnya kita berbagi ceria namun ada saatnya kita berbagi informasi kecemasan dan solusi agar Sang Pencipta Alam tahu bahwa masih ada mahluknya yang berusaha merubah nasib bangsanya lewat ikhtiar sesuai jalan masing-masing.
Prabowo dengan konsep dan strategy Ekonomi Kerakyatan-nya–saya dengan berbagi informasi penjelasannya agar setidaknya, saudara dan kawan terdekat sadar bahwa pemilu bukan hanya sekedar coblosan yang usai tanggal 9 Juli 2014 jam 13.00 saja.
Namun lebih daripada itu, ini soal nasib kita sendiri untuk 5 tahun kedepan.
Apakah perahu keluarga kita akan semakin mudah dikayuh dalam gelombang negara yang tenang dengan peta arah GBHN yang jelas, ataukah malah akan semakin berat dalam riak gelombang yang besar, tak beraturan hingga kita hanya bisa menunggu nasib.
Ya syukur sampai dengan selamat walau ngos-ngosan dan megap-megap, tapi bagaimana jika malah tersesat dan tenggelam? Naudzubilah min dzalik.
Sekian dan tetap MERDEKA!
