Masih ingat kejadian tanda tangan soal Perpres DP mobil pejabat beberapa waktu lalu?
Sebenarnya, hal seperti ini sudah saya duga sejak lama. Khususnya setelah saya pernah mendapat tambahan dua cerita/informasi mengenai ‘penyakit’ Jokowi ini.
Yang pertama pernah saya tuliskan beberapa waktu yang lalu saat bertemu dengan Ahok dan Sekprinya. Saat itu, sudah terlihat betapa Jokowi seperti lambat atau ogah-ogahan dengan sistem birokrasi. Kutipannya sbb:
“…Saya tahu dari sekpri-nya jika kalau Ahok kerepotan dengan gaya Jokowi yang lambat urusan administrasi karena ditinggal blusukan. Satu surat saja bisa 2 mingguan di eskalasi ke Ahok. padahal, wajarnya paling lama 3 hari atau kalau memang ahli birokrasi, sehari pun selesai…”
Selengkapnya: http://staging.rosid.net/survey-lsi-bukti-kepanikan-ahok/
Padahal, urusan “birokrasi” adalah sebuah jobdesk yang wajib bagi para pemimpin–level apa pun. Dan tugas para pemimpin lah yang semestinya memperbaiki birokrasi apabila dirasanya merepotkan, tidak efisien atau bertele-tele.
Bukan ‘tinggal glanggang colong playu’ dengan berjuta alasan seperti blusukan, cek ke lokasi dan lain sebagainya.
Lebih parah lagi, ada satu sifat Jokowi yang saya perhatkan tidak berubah semenjak masih menjabat Walikota atau Gubernur, yaitu ngeles dan melempar tanggung jawab atas kesalahan kepada anak buahnya. Untuk kasus Pepres DP mobil pejabat, kali ini yang terkena apesnya adalah menteri keuangan.
Alasan banyak kerjaan, atau tidak ada waktu sehingga tidak sempat membaca apa yang harus ditanda-tanganinya tentu sangat menggelikan. Namanya sudah resiko ingin jadi presiden kok nggak mau baca tumpukan disposisi tanda-tangan.
Kelas manager perusahaan saja perhari bisa menghadapi sodoran puluhan berkas dari sekretarisnya. Ya tho?
Mosok ingin jadi presiden hanya ingin tanda tangan pada peresmian bla-bla-bla saja. Apalagi proyek pembangunan peninggalan presiden sebelumnya. Itu mah berarti hanya ingin menambah kredit poin untuk modal kampanye jika pengen maju pen-capresan lagi dong? Hahaha…
Cerita kedua, jika dibandingan dengan almarhum Pak Harto, tentu kita akan sama-sama terkejut. Bayangkan saja, dari bang Fadli Zon–jauh sebelum era Pilpres ia bercerita banyak perihal kegiatan per-tanda-tanganan ala Pak Harto.
Pak Harto, selama 32 tahun menjabat sebagai presiden setidaknya beliau harus menanda-tangani 200-an tanda tangan setiap hari. Itu pun sudah di peras dari sekitar 1200 surat oleh para menteri dan staff-staffnya.
Waktu penandatanganan ini antara jam 9 malam hingga 12 malam. Jika tidak selesai atau ada kegiatan keluar ruang kerja, maka tumpukan berkas ini akan dibawanya pulang ke rumah pribadinya di Cendana untuk dilanjutkan dibaca, diperiksa dan ditanganinya seusai sholat Subuh.
Jadwal kerja seperti ini disiplin dilakukan terus menerus selama puluhan tahun. Bahkan sampai menjelang detik-detik pengunduran dirinya.
Jadi, sungguh saya sangat geli saat kampanye Pilpres 2014 dahulu jika modal blusukan, naik sepeda onthel dan istilah ‘kerja’ yang merujuk pada jalan keluar ruangan menjadi patokan. Karena tugas Presiden jauh lebih rumit dan berat daripada pencitraan seperti itu. Urusan Presiden adalah kebijakan, kuncinya ya di tanda-tangan ini.
Lalu dugaan saya terbukti, jika kita anggap kesulitan kerja Presiden sekarang sama dengan zaman pak Harto (walau aslinya pasti lebih berat), berarti tinggal hitung saja berapa hari Jokowi menjabat 170 hari, berarti setidaknya ada (170×200 = 34.000) surat yang harus di baca dan di tanda tangani.
Jika sewaktu menjabat Gubernur, masih ada Ahok yang setidaknya masih mau menunggu 2 mingguan Jokowi menandatangani berkas maka apakah sekarang JK selaku wakil presiden mau melakukan hal serupa? Apalagi kewenangan JK sudah berbeda, termasuk disposisi tanda tangannya?
Kalau tidak, silahkan cek jadwal “keluar kantor” selama menjabat presiden. Kebanyakan kluyuran atau ngurusin kerjaan?
Saya yakin, kejadian asal tanda tangan ini bukan yang pertama dan terakhir. Mari kita tunggu seri berikutnya dan kejadian langka dalam sejarah republik ini. Karena bakal ada kisah kemacetan birokrasi di internal jajaran kepresidenan karena tumpukan “hutang” berkas yang harus ditandatangani.
Selamat pagi dan tetaplah rajin membaca.
