Saudara-saudara,
Dalam sebuah artikel yang pernah saya tuliskan terdahulu perihal konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Prabowo, ada yang menanyakan hal yang kurang lebih begini:
“Apakah konsep ekonomi kerakyatan itu berarti langkah mundur? Pemerintah kembali menjadi interversionis seperti komunisme atau sosialis?”
Ya, memang kata “campur tangan” pemerintah ini sekilas mirip-mirip konsep madzab ekonomi diatas. Namun esesnsinya sangat berbeda jauh. Bahkan jika ekonomi kerakyatan disebut Prabowo sebagai ekonomi “jalan tengah”, tentu ini juga berbeda dengan “jalan tengah” ala neolib yang berada pada konsep kapitalisme dan sosialisme. Dan konsep ini pun berbeda dengan konsep “mix economical” nya Barack Obama.
Lalu, pertanyaan dasar: apa bedanya ekonomi kerakyatan ini?
Alhamdulillah, dari acara dialog Prabowo-Hatta dengan KADIN yang semalam (20/6/2014) kita saksikan bersama di televisi–pada awal pembuka sudah dijawab oleh Prabowo. Dalam kesempatan tersebut Prabowo menjelaskan fakta tentang terbelahnya kondisi perekonomian penduduk Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Indonesia yang hidup di abad 21 2. Indonesia yang hidup awal 19 atau abad 20 3. Indonesia yang hidup seperti era pra Industri
Sedangkan dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 baik pembukaan maupun pasal 33 , jelas mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah memajukan kesejahteraan secara umum, secara merata untuk segala lapis masyarakatnya.
Dalam kesempatan bersama KADIN tersebut– Prabowo menunjukan fungsi nya sebagai pemberi arahan jalur, visi dan kebijakan publik yang akan ditempuh oleh pelaku ekonomi sekelas KADIN yang siap bertempur di era abad 21. Yang berarti–pemerintah mendukung bagi mereka yang sudah siap dengan kompetisi, namun tetap mendampingi mereka yang tidak/belum mampu bersaing di pasar global.
Nah, ini lah nilai-nilai “campur tangan” pemerintah yang dimaksud oleh Prabowo Hatta. Nilai dan filosofi yang sangat khas Nusantara–asli Indonesia. Hal yang sebenarnya sering kita dengar saat SD dahulu, jika saat itu lebih ke sisi pendidikan–sekarang implementasinya ke bidang ekonomi, yaitu:
1. ING NGARSO SUNG TULADHA,
Pada rakyat ekonomi lemah seperti buruh, petani, nelayan, karyawan kecil, PKL dan lain sebagainya–pemerintah berdiri paling DEPAN. Pro aktif, menjadi pelopor dan memberi jalan serta bantuan agar mampu mengejar ketertinggalan. Membangun bank Desa dan berbagai suntikan pemacu percepatan kemajuan dan lain sebagainya.
2. ING MADYA MANGUN KARSO,
Pada masyarakat kelas menegah seperti UKM, karyawan kelas menengah dan koperasi, Prabowo Hatta memdampingi di SAMPING mereka. Disiapkan aneka ragam fasilitas pancingan seperti bank Koperasi dan subsidi sesuai sasaran yang dituju agar segera naik kelas dan bisa berdaya saing di kelas dunia.
3. TUT WURI HANDAYANI,
Nah, pada mereka yang sudah siap masuk di era abad 21, para anggota KADIN atau pengusaha kelas kakap. Pemerintah berdiri di BELAKANG–memberi back up yang diperlukan. Tidak dibiarkan sendirian. Insting entrepreneurship di explore dan dikembangkan sehingga segera muncul brand atau merk nasional yang mendunia baik dunia fashion, elektronik, motor, mobil bahkan pesawat.
Sedangkan untuk investor, jelas posisi Prabowo Hatta yang memberikan informasi peluang masuknya investasi pada bidang pembangunan industri pertanian seperti infratrukstur, mesin pertanian, distribusi bahkan manajemen IT nya. Namun di ingatkan bahwa investasi yang masuk harus benar-benar investasi yang membawa modal untuk keuntungan bersama. Bukan investasi bodong.
Konsep ekonomi kerakyatan inilah yang cara dan jalannya sangat selaras dengan nilai kebijaksanaan lokal leluhur kita. Dimana leluhur kita, ribuan tahun lalu sudah sering menyebut tujuan sebuah utama dari negara/pemerintahan adalah: “GEMAH RIPAH LOH JINAWI, TATA TENTREM KARTA RAHARJA”.
Sebuah ungkapan dan cita-cita berbahasa sansekerta yang pada awal acara diingatkan lagi oleh Prabowo Hatta.
Sekian, selamat pagi dan tetap sejahtera. MERDEKA
